Simpulindo.com, – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengirim surat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta audit terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen pada kuartal II 2025.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut angka yang dirilis BPS tidak mencerminkan kondisi lapangan. Menurutnya, lembaga statistik negara harus bebas dari kepentingan politik, bekerja secara transparan, dan menjaga integritas data.
“Surat ke PBB memuat permintaan peninjauan ulang data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang tercatat 5,12 persen year-on-year,” kata Bhima, Sabtu (9/8/2025).
CELIOS mengajukan agar Badan Statistik PBB, yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission, melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan produk domestik bruto (PDB) Indonesia, terutama pada kuartal II 2025.
Bhima menyatakan telah menelaah kembali seluruh indikator yang dirilis BPS, namun menemukan fakta berbeda. Salah satunya, klaim pertumbuhan tinggi sektor manufaktur berlawanan dengan data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang justru menunjukkan kontraksi.
“Porsi manufaktur terhadap PDB hanya 18,67 persen, lebih rendah dibanding kuartal I 2025 yang mencapai 19,25 persen. Deindustrialisasi prematur terus berlangsung. Data PHK massal meningkat, industri padat karya tertekan oleh kenaikan berbagai beban biaya. Jadi, apa dasar sektor manufaktur tumbuh 5,68 persen?” ujar Bhima.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menambahkan kejanggalan lain, pertumbuhan pada kuartal II 2025 justru lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya, padahal kuartal I memiliki momen Ramadan dan Idulfitri yang biasanya mendorong konsumsi.
Pada kuartal I 2025, ekonomi hanya tumbuh 4,87 persen. Secara historis, momentum lebaran memberi dorongan lebih besar pada pertumbuhan.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyu Askar, mengingatkan bahwa intervensi atau tekanan institusional dalam penyusunan data bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics.
“Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis. Dampaknya langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Jika angka pertumbuhan dilebih-lebihkan, kebijakan publik bisa salah arah,” kata Media.
Menurutnya, data yang keliru dapat membuat pemerintah menunda stimulus, subsidi, atau bantuan sosial karena menganggap kondisi ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, investor, dan masyarakat pun akan menghadapi kebingungan dan potensi kerugian.
CELIOS mendorong adanya mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta reformasi transparansi di internal BPS. Pemerintah diminta menerapkan standar Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi agar hasilnya akuntabel.
Sebelumnya, pada Selasa (5/8/2025), BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada kuartal II 2025. Capaian ini setara PDB atas dasar harga berlaku Rp5.947 triliun dan PDB atas dasar harga konstan Rp3.396,3 triliun.
Dibanding periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan tercatat sedikit lebih tinggi dari 5,05 persen. Sementara secara quarter-to-quarter (qtq), perekonomian naik 4,04 persen. Hingga semester I 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,99 persen.
