Simpulindo.com, – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen secara tahunan (year on year).
Anis mengingatkan adanya perbedaan antara angka yang dirilis dengan sejumlah indikator sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif, begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor,” kata Anis, Selasa (12/8/2025).
Anis menekankan pentingnya menjaga kredibilitas data BPS, mengingat lembaga tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurut Anis, Integritas data merupakan modal utama pembangunan yang harus dijaga melalui transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKS itu menilai, untuk menjaga kepercayaan publik, BPS dapat membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi pihak independen.
“Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” pungkaasnya.
