Simpulindo.com, Gorontalo – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyerukan agar pengelolaan sumber daya alam khususnya tambang dan minyak, lebih berpihak kepada kepentingan daerah.
“Daerah harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Jangan hanya diberi masalah, tapi tidak menikmati manfaat,” kata Bahlil, Minggu (27/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Bahlil mengungkapkan telah memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk segera memetakan wilayah pertambangan di Gorontalo yang layak dimasukkan dalam skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya tambang secara legal dan berkeadilan.
“Sebelum berangkat ke Gorontalo, saya sudah dilakukan komunikasi dengan Dirjen Minerba mengenai potensi tambang yang akan mulai berproduksi pada 2026. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan WPR yang tersedia akan diinventarisasi. Beberapa wilayah telah mendapat persetujuan dan untuk lokasi yang masih bersoal, pemetaan akan dilakukan untuk menentukan mana yang bisa dialokasikan ke rakyat dan mana yang untuk perusahaan,” jelas Bahlil.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyoroti kondisi fiskal provinsi yang dinilai masih lemah. Dengan anggaran sekitar Rp1,7 triliun, ruang fiskal dinilai belum cukup kuat untuk mendorong percepatan pembangunan.
Gusnar menilai bahwa potensi sumber daya alam di wilayahnya bisa menjadi tumpuan untuk memperkuat ekonomi lokal. Data terbaru menunjukkan, aktivitas tambang di Kabupaten Pohuwato diperkirakan mulai beroperasi tahun depan.
“Melihat perkembangan tambang di Pohuwato, muncul harapan terhadap Dana Bagi Hasil yang akan memperkuat pendapatan daerah. Wilayah timur Gorontalo juga memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara maksimal,” pungkas Gusnar.
