Simpulindo.com, Gorontalo – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diminta terlibat aktif dalam upaya penghapusan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), sebagai bagian dari strategi pencapaian target global Three Zeros pada 2030.
Ajakan itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat membuka kegiatan edukasi dan pemeriksaan HIV untuk pegawai dan staf di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo.
“Sebagai abdi negara, kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh. Kita bukan hanya berhadapan dengan tantangan pelayanan, tapi juga harus peduli pada isu-isu sosial, termasuk HIV/AIDS. Kita harus jadi pelopor dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,” kata Idah, Selasa (29/7/2025), dikutip dari AntaraGorontalo.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendukung program nasional eliminasi HIV/AIDS. Tiga target utama yang menjadi pijakan adalah: tidak ada infeksi baru, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada diskriminasi terhadap ODHA.
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Gorontalo disebut terus memperkuat program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pendekatan yang dilakukan antara lain melalui pemetaan informasi secara menyeluruh, serta menjalin kolaborasi dengan Dinas Kesehatan guna memperluas cakupan layanan skrining HIV hingga ke tingkat masyarakat paling dasar.
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menjelaskan bahwa kegiatan edukasi ini bertujuan menghilangkan ketakutan yang tidak berdasar di kalangan ASN.
Selain itu, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang benar tentang HIV/AIDS, termasuk cara penularan dan penanganannya.
Data terbaru hingga Juni 2025 menunjukkan jumlah kasus HIV di Provinsi Gorontalo mencapai 1.363 kasus. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 106 kasus dibandingkan posisi Desember 2024. Dari total itu, sebanyak 412 kasus ditemukan pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun.
Kelompok dengan faktor risiko tertinggi tercatat berasal dari hubungan seksual berisiko sesama jenis, dengan jumlah kasus mencapai 591.
Pemerintah daerah menyatakan akan terus menggencarkan kampanye kesadaran, pemutakhiran data, dan layanan kesehatan berbasis komunitas sebagai bagian dari langkah strategis untuk menekan angka penularan dan memperkuat solidaritas terhadap ODHA di Gorontalo.
