Simpulindo.com, – Masyarakat Gorontalo semakin resah. Kerusakan lingkungan akibat maraknya pertambangan ilegal di wilayah mereka semakin tak terkendali. Sungai yang dulu jernih kini keruh, lahan hijau berubah menjadi gersang, dan masyarakat di Popayato bahkan mengalami krisis air bersih. Di tengah kondisi ini, harapan mereka tertuju pada kepemimpinan baru di kepolisian Gorontalo.
Aliansi Masyarakat Melawan (AMM), yang diketuai oleh Syahril Razak, dengan tegas meminta Kapolda Gorontalo yang baru, Irjen Pol Eko Wahyu Prasetyo, untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat.
Mereka menantang Kapolda untuk menutup seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, dalam 100 hari pertama masa kerjanya.
“Kerusakan lingkungan ini bukan sekadar angka atau laporan. Ini tentang kehidupan kami, tentang air yang kami minum, tentang hutan yang seharusnya kami warisi untuk anak cucu. Jika Kapolda tidak mampu menertibkan tambang ilegal ini, maka kami minta beliau untuk mundur,” ujar Syahril dengan nada penuh harap.
Tantangan serupa juga disampaikan kepada Kapolres Pohuwato yang baru. Syahril, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hikmah, Kebijakan, dan Publik Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Gorontalo (DPD IMM Gorontalo), menegaskan bahwa masyarakat ingin melihat langkah nyata dalam memberantas mafia tambang ilegal.
“Masyarakat Popayato sedang menghadapi krisis air bersih. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi soal kelangsungan hidup. Kami berharap Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato yang baru bisa hadir sebagai pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, Syahril mengingatkan bahwa hukum di negeri ini harus ditegakkan. Ia berharap dengan kepemimpinan baru, masyarakat bisa kembali percaya bahwa hukum masih berpihak pada keadilan, bukan pada segelintir orang yang hanya mementingkan keuntungan pribadi.
“Kami butuh pemimpin yang berani, yang mampu berdiri di barisan rakyat. Kami ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar janji. Jika dalam 100 hari tidak ada perubahan, maka masyarakat akan bersuara lebih keras lagi,” pungkasnya.
Kini, masyarakat Gorontalo menanti. Apakah kepemimpinan baru di kepolisian akan benar-benar membawa perubahan, ataukah harapan mereka kembali hanya menjadi angin lalu?
