simpuindo.com, Gorut – Kekecewaan mendalam dilontarkan Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gorontalo Utara, Abdul Azis Deny Latif, terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak serius menangani persoalan pertambangan rakyat yang kian mendesak.
Luapan emosi itu mencuat saat Rapat Tim Terpadu Penanganan Pertambangan Berkelanjutan (TT-PPB) Kabupaten Gorontalo Utara terpaksa ditunda.
Penundaan terjadi akibat ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting, termasuk Bappeda, yang sejatinya memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan.
Azis menilai kondisi tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap persoalan rakyat yang sudah berada di depan mata.
Ia menegaskan, masalah pertambangan bukan lagi isu biasa, melainkan persoalan serius yang membutuhkan kehadiran dan komitmen semua pihak.
“Jangan sampai hanya karena bupati tidak hadir, OPD terkait justru memandang enteng agenda penting seperti ini,” tegasnya.
Padahal, lanjut Azis, pihak APRI telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk rapat tersebut.
Mereka bahkan rela tidak tidur semalaman demi merampungkan berbagai materi yang akan disampaikan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mencari solusi.
“Kehadiran kami bukan sekadar formalitas. Kami datang dengan kesiapan penuh, membawa gagasan dan solusi. Tapi justru pihak lain terlihat tidak menganggap ini penting,” ujarnya.
Ironisnya, dalam rapat tersebut Wakil Bupati Gorontalo Utara hadir.
Namun, ketidakhadiran sejumlah OPD justru memunculkan tanda tanya besar terkait keseriusan internal pemerintah daerah dalam menangani isu strategis tersebut.
Azis pun melontarkan kritik tajam. Ia bahkan menyebut, jika kondisi seperti ini terus terjadi, maka keberadaan TT-PPB patut dipertanyakan.
“Kalau semua harus menunggu bupati, lalu fungsi tim ini apa? Lebih baik dibubarkan saja,” sindirnya.
Pernyataan keras tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak setengah hati dalam menyikapi persoalan pertambangan rakyat.
Azis berharap Bupati dan Wakil Bupati dapat memberikan catatan khusus serta evaluasi tegas kepada dinas-dinas yang mengabaikan rapat penting tersebut. (Ap/Simpulindo)
