Simpulindo.com, Gorut – Polemik penggunaan anggaran ketahanan pangan oleh Pemerintah Desa Limbato, Kecamatan Tolinggula, untuk pembayaran insentif terus menjadi perhatian.
Namun, pihak kecamatan menyatakan tidak mengetahui terkait penggunaan anggaran tersebut.
Camat Tolinggula, Toni Abas, menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap pemerintah desa pada dasarnya hanya bersifat monitoring terhadap pelaksanaan program yang dilaporkan oleh desa.
Menurutnya, kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung apabila ditemukan persoalan terkait penggunaan anggaran di tingkat desa.
“Kalau pengawasan itu biasanya dilakukan setiap enam bulan. Tetapi pengawasan dari kecamatan hanya sebatas melihat saja, tidak menindaki,” ujar Toni.
Ia menjelaskan, mekanisme pengawasan yang dilakukan kecamatan lebih menitikberatkan pada pemeriksaan laporan kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa.
Dalam proses tersebut, kecamatan hanya memastikan program yang direncanakan dilaporkan pelaksanaannya oleh desa.
Terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan di Desa Limbato yang disebut-sebut dialihkan untuk pembayaran insentif.
Toni menyebut pihak yang lebih mengetahui secara rinci adalah tim yang menyusun dokumen perencanaan desa.
“Yang lebih mengetahui secara detail itu tim penyusun RKP Desa, karena di situ semua program direncanakan dan dibahas,” jelasnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terkait dugaan penggunaan anggaran ketahanan pangan Desa Limbato yang sebelumnya disebut digunakan untuk pembayaran insentif imam, Kader Dan pengadaan Lainya.
Hingga kini, polemik penggunaan anggaran tersebut masih menjadi perhatian masyarakat, mengingat program ketahanan pangan sejatinya diperuntukkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. (AP/simpulindo)
