Simpulindo.com, Gorut – Pemerintah Desa (Pemdes) Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Limbato menanggapi isu dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan yang belakangan menjadi sorotan publik.
Program yang seharusnya bertujuan memperkuat ketahanan pangan masyarakat desa itu diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai dengan peruntukannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Limbato, Asrin Idrus, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan terjadi pada masa kepemimpinannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya saat ini hanya menggantikan kepala desa sebelumnya.
“Peristiwa itu bukan terjadi di periode saya. Saya hanya menggantikan kepala desa sebelumnya,” ujar Asrin.
Meski demikian, Asrin membenarkan bahwa total anggaran ketahanan pangan di Desa Limbato mencapai lebih dari Rp260 juta, tepatnya sekitar Rp268 juta.
Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut telah digunakan untuk pengadaan bibit durian. Sementara sisa anggaran sekitar Rp146 juta rencananya akan dialokasikan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Dana Rp146 juta itu rencananya akan dialokasikan ke BUMDes, tapi belum sempat ditransfer karena masih berada pada periode sebelumnya,” jelasnya.
Terkait proses pencairan anggaran, Asrin mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang melakukan pencairan dana tersebut.
Menurutnya, proses pencairan anggaran desa biasanya melibatkan sekretaris desa dan bendahara desa Serta operator.
Ia juga menyebutkan bahwa pada saat itu posisi kepala desa sempat kosong karena kepala desa sebelumnya sedang tertimpa musibah.
“Kalau ditanya siapa yang melakukan pencairan, Saya kurang tau pasti. tetapi Biasanya yang terlibat sekretaris dan bendahara karena menyangkut proses pencairan. Saat itu juga posisi kepala desa sempat kosong karena kepala desa sebelumnya terkena musibah,” ujarnya.
Asrin juga mengakui bahwa sebagian anggaran sebelumnya memang sempat digunakan di luar program ketahanan pangan.
Sementara itu, Anggota BPD Limbato, Erwin, saat dikonfirmasi juga membenarkan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Menurutnya, sisa dana sekitar Rp146 juta yang sebelumnya direncanakan untuk dialokasikan ke BUMDes telah digunakan untuk kebutuhan lain di desa.
“Sebagian sudah digunakan untuk membayar gaji imam, kader, dan pengadaan lainnya,” ungkap Erwin.
Ia menambahkan, pihak BPD telah menggelar rapat terkait persoalan tersebut.
Namun, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa, BPD mengaku tidak mendapat ruang yang cukup dari pemerintah desa.
“Kami sudah melakukan rapat. Tapi saat kami melakukan pengawasan, mereka seperti tidak menerima. Bahkan sempat mengatakan BPD sudah seperti inspektorat,” katanya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak-Pihak Terkait untuk memperoleh klarifikasi lebih lanjut. (AP/Simpulindo)
