Simpulindo.com, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan alokasi anggaran untuk program makanan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 per porsi.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat memberikan keterangan pers terkait kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (29/11/2024).
“Rata-rata, kami menetapkan indeks minimal Rp 10.000 per anak atau ibu hamil per hari untuk program ini,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menambahkan bahwa awalnya pemerintah mempertimbangkan anggaran sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, setelah dilakukan kajian, alokasi Rp 10.000 dinilai sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.
“Kita ingin alokasi Rp 15.000 per porsi, tetapi dengan pertimbangan anggaran, Rp 10.000 sudah mencukupi untuk menyediakan makanan yang bermutu dan bergizi, terutama di daerah-daerah,” jelasnya.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk keluarga dari kelompok berpenghasilan rendah.
Presiden Prabowo mengungkapkan, program ini dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi keluarga dengan banyak anak.
“Misalnya, satu keluarga dengan tiga hingga empat anak bisa mendapatkan manfaat sebesar Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari. Kalau dihitung dalam sebulan, mereka bisa menerima bantuan hingga Rp 2,7 juta,” tambah Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga akan terus memberikan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi tunjangan sosial. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat di seluruh lapisan, termasuk para pekerja.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam APBN sebenarnya mencapai Rp 15.000 per anak per porsi. Namun, implementasi program ini tetap fleksibel, menyesuaikan dengan harga bahan pangan di masing-masing daerah.
“APBN mencatat alokasi sebesar Rp 15.000, tetapi pelaksanaannya tergantung situasi di lapangan. Daerah dengan harga pangan lebih rendah dapat memberikan subsidi silang kepada daerah yang memiliki kebutuhan anggaran lebih tinggi,” ujar Dadan.
Dengan pendekatan fleksibel tersebut, program ini diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, tanpa mengurangi kualitas asupan gizi yang diberikan.
