Simpulindo.com, Gorontalo – Jauh jalan yang harus aku tempuh, dalam jalan tersebut banyak duri dan kakiku luka karena tidak memakai sepatu yang layak. Kalimat ini bukan sekadar metafora personal, melainkan gambaran kondisi Indonesia setiap tahun ketika hak hidup dirampas, hak pendidikan di eksploitasi, hingga hukum yang tidak diadili. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah kerap tak tahu diri membaca realitas yang perlahan menguras tubuh dan masa depan anak-anak pelosok negeri.
Setiap tahun, pelanggaran atas hak hidup dan hak pendidikan terjadi berulang, sistematis hingga dilegalkan. Sekitar 3,5 juta anak usia 7-18 tahun tidak bisa bersekolah, bukan karena ia malas, melainkan negara membiarkan kemiskinan menjadi takdir. Mereka bekerja sejak dini, memikul beban hidup yang seharusnya ditanggung negara. Mereka berjuang penuh harap, dan negara hanya datang ketika ada sorotan kamera.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2025 berada pada angka 8,47% persen, level terendah dua dekade terakhir. Namun di balik angka itu tersembunyi 23,85 juta manusia yang hidup tanpa jaminan hidup layak. Statistik ini dirayakan, dipamerkan, dan dijadikan legitimasi kekuasaan. Hingga semakin kita sadar bahwa, penjajahan tidak pergi; ia hanya berganti wajah, menjadi arah kebijakan.
Jika pola pertama melihat kemiskinan sebagai akibat dari struktur ekonomi yang timpang, sebagaimana dijelaskan Karl Marx, dan pola kedua memandang pendidikan sebagai alat reproduksi ketimpangan sosial, maka pola ketiga menempatkan kemiskinan dan rendahnya pendidikan sebagai kegagalan kesadaran politik negara. Negara tidak sekadar gagal menyediakan sumber daya, tetapi gagal memahami keadilan sebagai fondasi kebijakan.
Tan Malaka, sejak awal mengingatkan bahwa pendidikan yang tidak berpihak pada rakyat hanya akan melahirkan ‘intelektual penjilat kekuasaan’. Dalam Madilog, ia menjelaskan pengetahuan harus berangkat dari realitas rakyat, bukan dari kepentingan elite, ia memandang juga pendidikan adalah laboratorium pengetahuan utuh bukan sekadar mobilitas sosial individual, tetapi jalan pembebasan kolektif.
Oleh karena itu, kemiskinan di negara berkembang bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga krisis moral dan timpangnya arah pembangunan. Pembangunan yang mengorbankan manusia demi pencapaian angka statistik merupakan bentuk dehumanisasi. Penurunan angka kemiskinan sering dijadikan legitimasi keberhasilan, sementara kualitas hidup rakyat miskin dan akses terhadap pendidikan yang bermartabat tidak sungguh-sungguh dibenahi, pendidikan direduksi menjadi instrumen administratif, bukan proses pemanusiaan.
Keadilan sosial bukan sekadar catatan normatif untuk memenuhi unsur kemerdekaan, namun prasyarat mutlak bagi pendidikan. Tanpa keadilan struktural pendidikan hanya menjadi simbol kemajuan semu. Negara boleh membangun gedung sekolah, menyusun kurikulum baru, hingga mengganti nomenklatur kementerian, tetapi selama kemiskinan struktural tetap dibiarkan, pendidikan tidak akan pernah menjadi hak setara. Ia hanya dinikmati oleh mereka yang sejak awal memiliki relasi kuasa.
Kemiskinan struktural dan rendahnya pendidikan bukan dua masalah terpisah. Keduanya adalah dua wajah krisis yang sama: negara telah kehilangan kompas etik dan politiknya. Anak-anak yang tidak bersekolah bukanlah korban alam, bukan pula takdir sejarah. Mereka adalah korban kebijakan yang tak berpihak–secara sadar, berulang, dan brutal. Pengurus Negara lebih sibuk mengolah citra daripada menegakan keadilan.
Jalan panjang penuh duri itu seharusnya diratakan oleh negara. Namun yang terjadi, anak-anak miskin dipaksa berjalan sendiri tanpa sepatu, tanpa perlindungan, tanpa kepastian masa depan. Sementara itu, negara sibuk memelihara ego kekuasaan, jiwa feodal dan warisan kolonial, yang tak pernah benar dihancurkan.
Harapan memang kian menipis, sangat, tetapi manusia selalu memaksa dirinya untuk berharap. Ironinya, negara terus memilih berdiri di jalur kepentingan moral dan kekuasaan. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tak lagi menjadi jembatan harapan, ia berubah menjadi saksi bisu dan ketidakadilan yang terus direproduksi secara sadar. Dan, selama anak-anak miskin masih dipaksa berjalan di jalan penuh duri itu, negeri ini tak pernah benar-benar merdeka. (An/Simpulindo).
Penulis: Mega Anastasya Diska Mokoginta
Kami berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
