Simpulindo.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut positif wacana pembatasan permainan daring seperti PUBG yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Rencana tersebut mencuat setelah tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.
Fikri menilai, upaya membatasi dampak negatif game online tidak bisa dilakukan sepihak. Dibutuhkan kerja bersama tiga pilar utama: sekolah, orang tua, dan pemerintah.
“Kami menyambut baik wacana tersebut. Pengawasan perlu dilakukan bersama melalui kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pendekatan tidak cukup administratif semata,” kata Fikri, Selasa (11/11/2025), dikutip dari Parlementaria.
Wacana pembatasan muncul setelah Presiden Prabowo berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas, Minggu (9/11/2025). Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti risiko psikologis dari permainan yang mengandung unsur kekerasan, karena dapat membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari tragedi ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025). Peristiwa itu menewaskan satu siswa dan melukai 96 orang lainnya. Dugaan sementara, seorang siswa sekolah tersebut menjadi pelaku dalam kejadian tersebut.
Menanggapi situasi itu, Fikri mendorong pemerintah memperkuat literasi digital di kalangan pelajar, guru, dan orang tua. Literasi digital dianggap penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta sekolah memperkuat sistem pengawasan internal. Langkah itu diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.
Selain pengawasan, Fikri mengusulkan agar sekolah menyusun kurikulum lokal yang relevan dengan kebutuhan penguatan karakter dan pengawasan di lingkungan pendidikan.
“Sudah saatnya setiap satuan pendidikan berinisiatif menentukan mata pelajaran yang dapat mendukung penguatan ini. Guru-guru perlu berkoordinasi menyusun kurikulum lokal tanpa keluar dari kurikulum nasional yang berlaku,” tuturnya.
Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif, aman, serta mampu membentuk generasi muda yang bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. (An/Simpulindo).
simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
