Simpulindo.com, Gorut – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, melayangkan kritik keras terhadap pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna ke-33 Pembahasan Tingkat I RPJMD.
Kritik tersebut disampaikan menyusul dua kali pembatalan agenda resmi DPRD tanpa penjelasan yang jelas.
“Meskipun kita tahu bersama, agenda ini harusnya dilaksanakan minggu lalu. Sampai hari ini saya belum menemukan, membaca, mendengar, melihat, atau apapun itu, penjelasan dari pimpinan DPRD terkait kenapa undangan minggu lalu baru dilaksanakan hari ini. Kita ini bukan anak-anak TK, Ketua,” kata Hamzah, Selasa (11/11/2025).
Hamzah menilai pembatalan rapat tanpa alasan yang jelas merupakan persoalan serius karena menyangkut etika kelembagaan dan tata tertib DPRD. Ia menyebut, kejadian serupa sudah dua kali terjadi.
“Yang pertama, pimpinan DPRD mengundang eksternal untuk pembahasan anggaran, tapi rapatnya tidak jadi. Dan sekarang terulang lagi,” ungkapnya.
Selama lima tahun menjabat sebagai pimpinan DPRD, Hamzah mengaku tidak pernah melakukan pembatalan undangan secara mendadak.
“Mohon maaf pimpinan, saya juga pernah menjadi pimpinan lima tahun, dan alhamdulillah tidak pernah ada kejadian seperti ini. Jangankan dua kali, satu kali pun tidak pernah,” ujar Hamzah.
Selain menyoroti tata kelola lembaga, Hamzah juga mengkritik mandeknya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) P3K yang sebelumnya telah disepakati oleh sejumlah fraksi.
Menurutnya, seluruh fraksi mulai dari Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, hingga PKS telah memberikan persetujuan, kecuali Fraksi NasDem yang belum menyatakan sikap. Namun, dua pansus yang dijadwalkan ternyata batal diparipurnakan tanpa keterangan resmi.
“Dua pansus itu tidak jadi diparipurnakan. Dan lebih anehnya lagi, tidak ada penjelasan kepada kami. Lembaga ini tidak boleh dikelola dalam ruang yang gelap. Tidak boleh dikelola secara serampangan. Ini lembaga yang memiliki martabat,” tegas Hamzah.
Hamzah menjelaskan, pembentukan Pansus P3K penting untuk membahas secara terbuka dugaan percaloan dan penyimpangan dalam seleksi PPPK, agar persoalan tersebut tidak berkembang di ruang publik tanpa dasar.
“Kita bongkar semua di sini. Di DPRD ini. Bukan di YouTube, bukan di medsos, bukan di podcast,” ucapnya.
Hamzah juga menyoroti isu yang beredar di masyarakat, mulai dari peserta yang diduga tidak memenuhi syarat namun tetap lulus, hingga dugaan praktik percaloan dengan bayaran jutaan rupiah.
“Ada yang katanya sudah meninggal tapi lulus P3K. Ada yang belum dua tahun masa kerja tapi lulus. Ada juga isu calo menerima uang 5 sampai 10 juta. Nah, kita perdebatkan di sini, bukan di luar ruangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hamzah mengungkapkan keheranannya ketika mengetahui hanya Fraksi Golkar yang menandatangani pembentukan Pansus P3K.
“Saya konfirmasi ke sekretariat, ternyata hanya Fraksi Golkar yang menandatangani pembentukan Pansus P3K. Ini kan lucu. Di luar semua teriak ingin bongkar calo, tapi di dalam lembaga semua diam,” katanya.
Hamzah turut menyinggung Fraksi NasDem yang dinilai seharusnya mengambil langkah tegas, mengingat salah satu anggotanya lebih dulu mengungkap dugaan praktik percaloan.
“Menurut saya, NasDem harus mengambil kepeloporan karena ada anggota fraksinya yang menyampaikan informasi penting terkait percaloan P3K. Ayo sama-sama kita bongkar. Jangan sampai ada prasangka buruk kepada pemerintah daerah,” serunya.
Dalam penyampaiannya, Hamzah juga memberikan dukungan kepada anggota DPRD yang berani berbicara mengenai dugaan percaloan meski menghadapi tekanan publik.
“Saya kasihan dengan teman kita, Ketua Komisi III, yang sudah bicara soal calo tapi justru di-bully. Kalau ada keinginan baik untuk membongkar praktik ini, ayo kita dukung bersama. Jangan justru ada kesan hal ini ditutupi,” tegasnya.
Hamzah mengingatkan bahwa bila DPRD tidak serius menindaklanjuti persoalan ini, publik bisa menilai lembaga legislatif tengah menyembunyikan sesuatu.
“Kalau begini, seolah-olah ada yang ditutupi, ada yang mau diselamatkan, ada yang disembunyikan. Dan tidak ada yang berani buka ini di publik,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Hamzah menyampaikan rasa kecewa terhadap batalnya pembentukan Pansus P3K yang sebelumnya diyakini sudah disepakati bersama.
“Saya malu dengan keadaan ini. Saya sudah mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang mendukung, ternyata pansusnya tidak ada,” ungkapnya.
Hamzah menegaskan, Fraksi Golkar tetap konsisten mendorong transparansi dan pengungkapan praktik percaloan dalam seleksi P3K.
“Kalau ingin calo ini terbongkar, ayo kita bongkar bersama. Jangan hanya jadi pahlawan di luar, tapi diam di dalam,” pungkasnya. (AP/Simpulindo).
simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi faktual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami Klik Disini https://bit.ly/4n8h1GD
