Nasional

Puan Dorong Reformasi Polri Menyeluruh, Bukan Setengah Hati

×

Puan Dorong Reformasi Polri Menyeluruh, Bukan Setengah Hati

Sebarkan artikel ini
Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok. Parlementaria
Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok. Parlementaria

Simpulindo.com, Gorontalo – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya reformasi Kepolisian Republik Indonesia dilakukan secara menyeluruh agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Perubahan, menurut Puan, tidak boleh setengah hati, melainkan menyentuh aspek internal maupun eksternal.

“Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh memberikan masukan, asal semangatnya sama, untuk perbaikan bangsa dan negara,” kata Puan, Selasa (23/9/2025).

Pernyataan itu menanggapi desakan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang sebelumnya menyuarakan urgensi pembenahan institusi kepolisian. Dorongan publik semakin kuat seiring tuntutan terhadap profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas aparat.

Reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang harus dikawal bersama. Sebagai penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan rakyat, kepolisian memiliki peran vital menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Setiap langkah perbaikan harus dirancang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Intinya kita semua punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki. DPR akan mendukung langkah-langkah yang memang terbukti memberikan manfaat bagi bangsa,” ucap Puan.

Puan menegaskan reformasi bukan hanya menyangkut kelembagaan dan prosedur, melainkan juga budaya organisasi, pola rekrutmen, hingga penguatan integritas aparat di lapangan. Tanpa transformasi menyeluruh, menurutnya, wacana pembenahan hanya berhenti pada tataran retorika.

DPR siap menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan agenda reformasi berjalan sesuai harapan masyarakat.

“Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” ujar Puan.

Isu reformasi Polri telah mengemuka sejak 1998, namun kritik masih muncul terkait praktik penyalahgunaan wewenang, lemahnya transparansi, hingga pelanggaran etik. Dengan dorongan DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, Puan optimistis transformasi menyeluruh dapat diwujudkan. (AN/Simpulindo).

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, simpulindo.com berkomitmen menyajikan informasi factual dari lapangan. Ikuti perkembangan terbaru melalui saluran kami https://bit.ly/4n8h1GD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *