Simpulindo.com, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menekankan pentingnya pemerintah menyusun peta jalan yang jelas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, sebuah program berskala nasional tidak bisa dijalankan tanpa arah yang transparan dan portofolio yang terukur.
“Saya masih belum bisa komentar banyak tentang koperasi desa, mari kita lihat dulu. Portfolio secara total juga belum tahu, padahal kalau program sebesar ini mestinya ada roadmap. Roadmap itu saya belum terima,” kata Lasarus, Rabu (20/8/2025).
Lasarus menegaskan, meski koperasi bukan mitra langsung Komisi V, desa yang menjadi subjek program tetap berada dalam ruang lingkup kerja komisi. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menjelaskan lebih rinci arah dan mekanisme program Koperasi Merah Putih atau koperasi desa.
“Apalagi koperasi ini bukan mitra Komisi V, tapi desa sebagai subjeknya ada di dalam komisi. Mari kita tunggu seperti apa nanti portofolio yang diinginkan pemerintah. Saya belum ingin berasumsi terlalu jauh,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Berdasarkan informasi yang beredar, Koperasi Merah Putih dirancang akan memperoleh pinjaman sekitar Rp3 miliar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, Lasarus menilai masih banyak pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah. Hal itu mencakup struktur pengurus, keanggotaan koperasi, hingga keberlanjutan skema pendanaan.
“Koperasi sejatinya harus jelas pengurusnya siapa, anggotanya siapa,” tegas Lasarus.
Aspek akuntabilitas juga mendapat sorotan. Lasarus mengingatkan pemerintah agar berhati-hati, mengingat program ini menggunakan dana negara.
“Kontrol dan pertanggungjawaban keuangan harus tetap mengacu pada kaidah-kaidah keuangan negara,” tambahnya.
Dalam pidato pengantar RAPBN 2026, Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah menghidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa. Pemerintah menargetkan 80 ribu koperasi desa mampu memperkuat akses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan, sekaligus memberantas praktik lintah darat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan skema pendanaan murah melalui Himbara agar koperasi bisa memperoleh pembiayaan berbunga rendah. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat pembangunan desa mandiri, membuka lapangan kerja, menghapus kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, hingga mendorong kemandirian bangsa.
