Simpulindo.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan komitmen untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak langsung kepada masyarakat, khususnya terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemda diminta mengedepankan inovasi dan efisiensi anggaran ketimbang mengandalkan kenaikan pajak yang dinilai sebagai langkah instan namun berisiko tinggi.
Deddy mengkritik langkah sejumlah pemda yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat menambah PAD. Pola ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
“Meningkatkan PAD dengan cara apa? Dengan cara yang paling gampang menaikan pajak, saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikan pajak,” kata Deddy, Jumat (15/8/2025).
Politisi PDI-Perjuangan tersebut menilai kebijakan menaikkan pajak daerah sering dipicu oleh efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Dalam situasi seperti itu, Deddy menekankan pentingnya pemangkasan belanja daerah yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional.
“Mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional itu harus dipangkas. Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.
Deddy juga mengingatkan agar penetapan tarif pajak daerah mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Menurutnya, perekonomian harus bergerak terlebih dahulu untuk mendapatkan pajak, dan tidak semestinya pajak dinaikkan secara berlebihan tanpa stimulus pendukung.
