Simpulindo.com, – Popayato kembali dilanda banjir besar yang merugikan masyarakat. Aliansi Masyarakat Melawan (AMM) menyoroti penyebab utama bencana ini, yakni aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus beroperasi di kawasan hutan Popayato.
Koordinator AMM, Syahril Razak, mendesak pemerintah daerah untuk tidak menutup mata terhadap penderitaan warga. Ia juga menyoroti peran aparat penegak hukum, termasuk Kapolda Gorontalo dan Kapolres Pohuwato, yang dinilai pasif dalam menghadapi tuntutan masyarakat terkait maraknya perusakan hutan akibat PETI.
“Kami sangat prihatin. Aparat seharusnya tidak tinggal diam. Jika para mafia PETI di Popayato dibiarkan beroperasi, masa depan lingkungan akan semakin suram. Setiap kali hujan turun, masyarakat akan terus menjadi korban banjir akibat hutan yang kian gundul,” tegas Syahril.
Syahril menambahkan bahwa sudah saatnya masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan demi kepentingan bersama. Kerusakan alam yang terjadi, lanjutnya, bukan fenomena alami, melainkan akibat ulah manusia, terutama oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengorbankan ekosistem Popayato.
“Kami memperingatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar segera menindak tegas aktivitas PETI sesuai dengan hukum yang berlaku. Percuma ada pemerintahan dan aparat jika mereka hanya membiarkan perusakan hutan terus terjadi,” ujarnya.
AMM menegaskan bahwa banjir di Popayato bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan dampak dari penggundulan hutan yang mengurangi daya serap air. Dengan makin masifnya aktivitas PETI, bencana seperti ini akan terus berulang jika tidak ada tindakan konkret dari pihak berwenang.
“Masyarakat Popayato harus sadar bahwa ini bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana yang dibuat oleh tangan manusia. Jika kita tidak melawan, kita akan terus menjadi korban atas kepentingan segelintir mafia yang membabat hutan tanpa peduli akibatnya,” pungkas Syahril.
AMM menegaskan bahwa perlawanan terhadap PETI harus dilakukan demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mereka mendesak tindakan nyata dari pemerintah dan aparat hukum untuk menghentikan kerusakan yang terus terjadi.
